Suara Rakyat - Memiliki luas lautan mencapai 3,25 juta kilometer persegi (Km2), ditambah 2,55 juta Km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari total 7,81 juta km2 luas wilayah secara keseluruhan, Indonesia sejatinya memang negeri maritim yang bergelimang potensi.
Menjadi ironi, kala potensi yang dimiliki negeri khatulistiwa ini boleh dikata masih belum tergarap secara optimal. Baik dari sisi pemanfaatan sumber daya alam maupun dari sisi tata kelola ketersediaannya.
Sadar akan hal tersebut, tak pelak menggerakan Presiden Joko Widodo untuk mulai melirik potensi laut sejak kali pertama didaulat sebagai kepala negara pada 2014 silam. Ia menjelaskan bahwa laut merupakan masa depan ekonomi Indonesia, sehingga selain berfokus pada Infrastruktur darat, menurut mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu segala yang berkaitan dengan wilayah perairan juga perlu dibenahi secara besar-besaran. Salah satunya dengan menggenggot implementasi proyek tol laut.
“Infrastruktur yang berkaitan dengan laut dibenahi besar-besaran. Tol laut kita terus kerjakan, terutama di Indonesia bagian timur,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut Jokowi, dengan konsistensi pembangunan tol laut maka akan mampu memberikan manfaat kepada negara. Yang mana pada akhirnya nanti pemanfaatannya juga bakal bisa dinikmati langsung oleh masyarakat luas.
Menjadi kepanjangan tangan Pemerintahan Jokowi dalam realisasi proyek tol laut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menyebutkan bahwa sejumlah trayek tol laut berpotensi menjadi komersial setelah dilintasi angkutan barang secara terjadwal.
“Ada beberapa daerah yang bisa jadi komersial karena tol laut, karena kita sudah operasikan tol laut lama-lama ada kapal komesial yang datang,” kata Menhub.
Salah satu upaya trayek tol laut menjadi komersial adalah dengan menitipkan angkutan barang ke kapal swasta untuk memenuhi volume kapal tersebut.
Selain itu, menurut Menhub, peran tol laut sangatlah strategis dalam menekan disparitas harga bahan pokok di Indonesia bagian Barat dan Timur.
Penguatan Tol Darat dan Laut Tekan Disparitas Harga Bapok
Penulis Buku Memadu Fungsi Tol Darat dan Laut Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif, Ansel Alaman menuturkan, Penguatan tol darat dan tol laut dinilai mampu menekan disparitas harga bahan pokok (bapok) antara Indonesia wilayah barat dan wilayah timur.
Masih kata Ansel, perihal disparitas, konektivitas serta luas wilayah Indonesia menjadi alasan pentingnya memadukan fungsi tol darat dan laut.
“Persoalan tersebut menjadi dasar, dan telah diupayakan solusinya oleh pemerintah dan legislatif. Karenanya buku ini berfokus pada upaya pemerintah mewujudkan kerja sama swasta memadukan keduanya, tol darat dan laut,” kata dia.
Dalam bukunya, Ansel menjelaskan kebijakan yang berjalan di sektor maritim dalam empat tahun terakhir, termasuk sektor anggaran serta posisi tawar pemerintah dengan legislatif. Karya tulisnya ini menilik persoalan dari hulu yakni menyoroti infrastruktur dasar dan transportasi sebagai public goods untuk public service. Salah satu perwujudan tol laut yang telah diimplementasikan adalah melalui Program Kontainer Masuk Desa.
Program ini ditandai dengan pengiriman perdana tiga ton beras yang diangkut kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara II dengan tujuan desa-desa di kecamatan Essang Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, dari Surabaya, Jawa Timur.
Selain diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, program kontainer masuk desa diharapkan juga dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal.
Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Kargo dan Tol Laut PT Pelni, Harry Budiarto mengatakan, angkutan tol laut yang selama ini berjalan cukup menggugah, lantaran mampu mengurangi disparitas harga secara langsung.
“Kami sangat merasakan bahwa manfaatnya begitu besar mengurangi disparitas harga sebab selama ini harga yang diterima masyarakat kepulauan itu adalah harga dari kota-kota besar atau tidak langsung, sekarang justru bisa langsung,” ungkap Harry.
Dia berharap program tol bisa berjalan tanpa mengurangi anggaran yang disediakan pemerintah.
“Untuk kendala-kendala pada akhirnya bisa berjalan dengan sendirinya, misalnya selama ini kita yang angkut dan mendistribusikannya juga masih lewat PT Pelni. Sekarang sudah ada regulasi baik itu dari Kemendag maupun Dinas Perdagangan setempat,” katanya.
Dia menambahkan, saat ini kontainer juga sudah diizinkan masuk ke daerah kepulauan sehingga bisa lebih memudahkan.
Pamanfaatan Tol Darat-Laut Belum Maksimal
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lukman mengatakan, tol laut tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan jalur angkutan darat. Apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun jalur tol bisa dimanfaatkan namun belum begitu maksimal.
“Kami berharap ada kluster-kluster yang dilalui di sepanjang jalan termasuk jalan tol sehingga muatan kendaraan yang lewat tidak harus kendaraan besar, tapi ada kendaraan pengumpul yang mendistribusikan lewat pergudangan,” katanya.
Masih kata Lukman, pemerintah harus berperan namun tetap sebagai fasilitator. Pasalnya si penggerak pada akhirnya nanti bisa dilakukan lewat sektor swasta.
Ikut membuka suara, akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Saut Gurning menilai selama ini tol laut sudah menunjukan banyak peran dalam menurunkan disparitas harga namun masih perlu dioptimalkan.
“Kondisinya sebenarnya tidak selalu kelihatan. Padahal keberadaannya sangat berperan mengurangi disparitas harga secara langsung,” katanya.[]
Sumber : Akurat.co
Komentar
Posting Komentar